Temuan menarik dari BRIN adalah bahwa penetapan Pokok-pokok Haluan Negata (PPHN) atau Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) bisa dilakukan dengan Konsesus Nasional tanpa Amandemen.
Kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian harus diimbangi dengan kemampuan analisa yang baik.
Melalui konsensus nasional MPR diberikan kewenangan mengeluarkan TAP MPR RI untuk menetapkan Haluan Negara.
Pertemuan Menteri Perdagangan G20 gagal keluarkan konsensus
Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi.
Budaya merupakan sebuah realitas yang berwujud cara hidup suatu kelompok masyarakat.
Setelah lebih dari 15 tahun diskusi, termasuk empat tahun pembicaraan formal, sesi negosiasi terakhir ketiga dalam waktu kurang dari setahun mengumumkan konsensus yang telah lama ditunggu-tunggu.
Upaya Wujudkan Indonesia Emas Harus Dibarengi Penguatan Nasionalisme Anak Bangsa
Kita semua harus mendorong MPR dan semua Lembaga Negara serta institusi TNI dan Polri, termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan dan partai-partai politik, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional guna mewujudkan hal tersebut.