DPR bersama Pemerintah akan merevisi draf Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait rumusan Pasal 70 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

emerintah resmi menyerahkan surat presiden (Supres) dan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) ke DPR. Omnibus Law Cipker tersebut dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan lapangan kerja.

Pemerintah resmi menyerahkan surat presiden (Supres) dan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) ke DPR. Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri melakukan koordinasi dengan DPR.

Dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja per November lalu dinyatakan bahwa sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus. Di antaranya Pasal 4, Pasal 29, 42 dan 44.

Rencananya, naskah akademik dan draf RUU akan dituntaskan minggu ini.

Joko Widodo sendiri menargetkan agar naskah akademik dan draf dari RUU tersebut dapat diselesaikan sebelum 100 hari kerja periode

KPK menyampaikan usulan draf rancangan RUU) nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Presiden Jokowi dan DPR.

Draf dokumen Rusia-China menyambut baik kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan DPRK di semua tingkatan.

Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai usul DPR. Salah satu point dalam draf Revisi UU KPK tersebut terkait pengangkatan penyidik dan penyelidik.

Sejumlah aktivis dari sejumlah organisasi cyber security atau keamanan siber kompak mengkritisi draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber).