Kalangan dewan meminta Polri bertindak transparan, terukur, profesional, dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan sumbangan fiktif senilai Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Dengan konsep ini, pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan kuota sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem, dan ikan hasil tangkapan harus didaratkan di pelabuhan sekitar area penangkapan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur, jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.
Lestari berharap, para pemangku kepentingan segera melakukan perbaikan upaya pengendalian di sektor hulu secara masif dan terukur.
Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif
Kebijakan yang merupakan model implementasi prinsip Ekonomi Biru tersebut diyakini akan menjaga posisi Indonesia sebagai pemasok utama ikan di pasar dunia.
Kebijakan penangkapan terukur segera diimplementasikan di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Target dari penerapan prinsip ini, di antaranya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, serta kelestarian ekosistem.
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada.
Pemerintah harus terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur. Selain terus mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.