Karena kita kan mau harmonisasi, karena kalau UU yang satu dengan UU yang lain bertolak belakang nanti enggak nyambung, saya pikir nanti dalam konteks itulah nanti kita bisa memposisikan penyusunan RUU LPSK ini bagaimana.

Saya pikir DPR dan Komnas HAM kawan-kawan dari media kita punya satu perspektif bahwa di periode ini dalam game yang secepat-cepatnya jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PRT harus dimenangkan di DPR. 

Kemarin kita kunjungan kerja spesifik Komisi 13 ke beberapa daerah. Itu kanwil-kanwil hukum keluhannya sama bahwa ada keterbatasan anggaran untuk membentuk organisasi bantuan hukum atau pos bantuan hukum.

Kalau kita cermati, pidato Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi beliau terkait program hajat hidup orang banyak. Contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, terutama dalam menyehatkan fiskal APBN.

Kami ingin semua lembaga negara yang bergerak di bidang hak asasi manusia bisa bersinergi, tidak kerja sendiri-sendiri.

Semangat kita ingin memastikan semua kezaliman, kebiadaban, kesewenang-wenangan itu bukan hanya jadi isu di media, tapi ada tindakan konkrit atau pelaku kejahatannya itu mendapatkan ganjaran yang setimpal dan korban ini harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Saya mengingatkan bahwa yang disampaikan oleh kawan-kawan Komisi XIII DPR RI adalah semangat kepedulian Komisi XIII terkait eksistensi dengan Kementerian HAM dari beberapa persoalan yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Gerindra mendukung upaya apapun untuk memajukan dunia persepakbolaan Indonesia dan Kami mendukung setiap upaya dan kebijakan yang dilakukan  oleh Kemenpora yang berkolokasi dengan PSSI untuk bagaimana caranya dunia persepakbolaan kita bisa maju.

Komisi XIII DPR RI memutuskan merekomendasikan konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL) vs warga di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut), untuk `digarap` Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.