Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

Kemarin malam karena kita kemarin jadwalnya padat juga komisi II ya. Kita membahas PKPU tentang jadwal pencalonan ya, kampanye sama pencoblosan dan perhitungan suara.

Kalau kampanye tanggal 28 November, berarti penetapan calon pasangan presiden 13 November. Dan itu disetujui di dalam Perppu antara penyelenggara, pemerintah, dan Komisi II DPR menyetujui itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyinggung terkait pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal adanya kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024.

Di DPR, khususnya Komisi II DPR RI belum ada wacana ataupun pembicaraan resmi maupun tidak resmi terkait dengan penundaan, memundurkan, atau memajukan Pilkada 2024.

Tentu kita mengapresiasi putusan MK bahwa itu tetap konsisten mengawal sebuah proses demokrasi dengan tetap menggunakan atau memutuskan bahwa pemilu proporsional terbuka. Ini sebuah kemenangan demokrasi.

Ya kalau soal posisi menteri kita selalu menghargai namanya hak prerogatif presiden bahwa urusan menteri itu urusan prerogatifnya presiden nah tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada presiden terkait dengan posisi menteri-menteri.

PPATK menyebut adanya mutasi dengan nilai mencapai Rp 800 juta di rekening tersangka pelaku penembakan kantor MUI

Pelaku penembakan Kantor MUI Pusat, Mustopa ternyata residivis dalam kasus pengrusakan dan divonis 3 tahun kurungan

Terbitnya Perppu memang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dengan berbagai perubahan, seperti otonomi daerah baru, jumlah daerah pemilihan, dan begitu juga kursi.