Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggelar audiensi dengan dengan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) terkait kajian daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja (Cuptaker) klaster Ketenagakerjaan.
Komisi VI DPR meminta agar klaster kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ditingkatkan. Mengingat peran dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan.
Dari 101 departemen daratan dan luar negeri Prancis, 28 sekarang dianggap zona merah di mana pihak berwenang akan dapat memberlakukan tindakan luar biasa untuk memperlambat jumlah kasus COVID-19.
Periode persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 tidak boleh menambah klaster baru Covid-19.
Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran. Puan berharap semua pihak, khususnya kantor-kantor pemerintahan dapat meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan.
KPU diminta untuk membuat simulasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di zona merah pandemi Covid-19. Hal itu guna mengantisipasi klaster baru penyebaran Covid-19.
Baleg DPR RI kembali menggelar Rapat Panja RUU Cipta Kerja guna melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sensitifnya pembahasan klaster ketenagakerjaan, menuai pro kontra didalam pembahasan Panja.
DPR RI dan Pemerintah berusaha memberikan hak pekerja dan kewajiban bagi pengusaha pada proporsi yang baik dan adil.
KSPN sudah mengkritisi substansi omnibus law atau RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan di tim tripartit
Menaker Ida berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU