Mantan Kader PDIP itu sebelumnya dijerat dalam kasus suap IUP di Kotawaringin Timur.

Apa urgensinya? Ormas diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apapun itu tidak berbisnis. Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi.

WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B)

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta.

Crazy rich dari PIK, Jakarta Barat, itu pun langsung ditahan

Mencabut IUP itu bukan kewenangan Satgas atau Menteri Investasi/Kepala BKPM, apalagi kalau dasarnya hanya selembar Keputusan Presiden.

Kami mendapat informasi bahwa  Direktur Utama PT. Bintang Delapan Wahana (PT.BDW) Hamid Mina belum dapat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Uang tunai itu disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi