Upaya ini dilakukan untuk memastikan adanya pembagian kewenangan yang jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih dalam pengelolaan pendidikan di semua level pemerintahan.

Yang paling memprihatinkan adalah ribuan murid dan ratusan guru ikut terdampak. Meskipun saat kejadian mereka sedang libur Hari Raya Pagerwesi, kerusakan infrastruktur sekolah tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena akan menghambat layanan pendidikan.

Tema Haornas tahun ini sangat relevan. Melalui olahraga, kita bisa merayakan keberagaman sekaligus merawat persatuan Indonesia.

Komisi X DPR RI siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam merealisasikan berbagai agenda besar Presiden, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan generasi muda.

Uji terap PJJ ini memiliki arti yang sangat penting. Melalui kegiatan ini saya berharap akan diperoleh data dan temuan empiris yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan nasional dalam menyiapkan system PJJ  yang terstruktur, berkualitas, dan berkelanjutan di masa depan.

Pada momen istimewa kemerdekaan ini, perhatian pemerintah terhadap guru terlihat begitu nyata. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti atas inisiatif luar biasa ini. Ini adalah bukti bahwa peningkatan kualitas pendidikan memang menjadi agenda prioritas.

Karena kalau rata-rata anak sekolah di Indonesia ini kan kurang dari 9 tahun, jadi sebenarnya mereka belum lulus SMP secara rata-rata. Jadi kita harus ada percepatan, harus didongkrak lagi, malu lah.

Di era digital dan kebijakan berbasis data, peran BPS menjadi sangat krusial. Karenanya, pembenahan internal dan investasi pada kualitas data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

Program GSMS dan BBM merupakan langkah konkret menghadirkan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus edukasi seni bagi generasi muda. Melalui kehadiran para seniman dan maestro langsung ke lingkungan pendidikan, kita sedang menanamkan nilai-nilai luhur budaya secara nyata dan menyenangkan.

Untuk itu anggaran pendidikan mandatory spending minimal 20% APBN/APBD perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran. Ada pula resiko sekolah swasta kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika harus bergantun pada negara dan mengurangi inovasi pendidikan.