Hal itu didalami lewat dua pegawai pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, yakni Richard Berends dan Alexander K.Y Kapisa. 

Permintaan klarifikasi itu bisa menjadi pintu masuk KPK menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan politik, maka fungsi dari demokrasi dan pembanguanan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat.

Mereka bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019.

Upaya itu dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik pascakasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama di instansi tersebut.

Ogah Bahas Skandal Barca, Ancelotti: Enggak Ada Korupsi Kok

Dia dicecar soal proses pengusulan dan pembahasan anggaran dalam pengadaan lahan oleh Perumda Sarana Jaya dan DPRD DKI.

Melalui aturan tersebut, pemerintah masih memberikan waktu tiga tahun setelah UU ini disahkan kepada para pengusaha

Kejadian tersebut, kata dia, akan menjadi momentum titik balik dalam melakukan reformasi total