Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal isu makar dinilai politis. Sebab, informasi soal adanya makar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Disadari Hanif, demonstrasi merupakan hak untuk mengutarakan pendapat dan ekspresi. Akan tetapi, buruh dapat melakukan aksinya pada hari lain.

Politikus PAN meminta agar proses hukum Ahok harus ada kepastian dan keadilan. Hal itu, untuk mengantisipasi terjadinya aksi demo susulan.

Aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, yang terpenting adalah mencari akar munculnya demo tersebut.

Isu adanya makar saat demo lanjutan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016 dinilai sebagai bentuk tindakan pelanggaran hukum.

PAN tidak keberatan jika dievaluasi terkait koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terkait aksi demo akbar pada 4 November yang lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut rencana aksi demo pada 25 November mendatang bertujuan untuk menduduki Gedung DPR sebagai gerakan makar untuk menggulingkam pemerintahan.

Pasca demo besar-besaran 4 November yang mengepung Istana Negara, presiden Joko Widodo (Jokowi) bergegas melakukan konsolidasi dengan berbagai kekuatan politik didalam negeri

Isu gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau rush money pada 25 November 2016 di Medsos dinilai berbahaya dan mengancam perekonomian nasional.

Pembubaran aksi massa saat demo akbar pada 4 November yang lalu dinilai sebagai penghinaan terhadap para ulama dan habaib yang dilakukan oleh Istana.