Penolakan AS mengeluarkan visa merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan perjanjian Markas Besar PBB 1947 yang mengharuskan Washington mengizinkan pejabat asing masuk ke negara itu untuk urusan PBB.

Pergolakan baru-baru ini yang menimpa wilayah tersebut secara tidak terduga merupakan akibat dari tindakan ilegal AS, termasuk penarikan dari perjanjian nuklir multilateral dengan Iran tahun lalu.

Yang terbaru, presiden asal Partai Republik itu mendesak sejumlah negara untuk meninggalkan perjanjian nuklir 2015, yang selama ini digunakan untuk membatasi aktivitas nuklir Iran.

Trump meminta Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan China untuk memutuskan perjanjian nuklir internasional 2015 atau yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan Iran.

Penarikan Trump pada 2018 dari perjanjian itu dan penerapan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Iran yang memulai intensifikasi ketegangan antara kedua negara

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyebut, hal ini menjadi akhir kesepakatan yang diteken enam negara tersebut.

Iran mengumumkan tidak akan lagi mematuhi Perjanjian Nuklir 2015, setelah Amerika Serikat (AS) membunuh komandan Pasukan Quds, Jenderal Qassem Soleimani

 Perjanjian yang telah disimpulkan itu akan memberikan Ukraina pendapatan terjamin dari transit gas selama lima tahun ke depan.

Serangana itu tidak dapat diterima, merusak dan bertentangan dengan perjanjian antara Baghdad dan Washington.

Uni Eropa dan Inggris sedang berjuang menyegel perjanjian perdagangan dan aspek-aspek lain, sebab Brexit akan mulai berlaku mulai tahun depan.