KPK memastikan pengusutan kasus ini sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum.

Presiden Joko Widodo pun meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti

Kasus korupsi pengadaan di rumah jabatan DPR terjadi pada 2020. 

KPK menindak lanjuti putusan etik Dewas KPK terhadap 78 pegawai.

Jaksa meyakini telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Mereka akan diperiksa terkait pengembangan kasus dugaan suap DJKA Kemenhub.

Aset yang disita KPK akan dibawa ke persidangan untuk dibuktikan.

KPK sudah menentukan pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

Pimpinan KPK melalui gelar perkara telah sepakat melakukan penyidikan.