Kementerian PUPR alokasikan Rp80,4 triliun belanja produk lokal

Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja.

Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat. 

Barantan Perketat Pengawasan Ternak dari Daerah Tertular

dorong pertumbuhan industri otomotif, Kemenperin gandeng JICA

Penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah diminta segera dihentikan.

Asuransi ini sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan telah dimulai sejak 2019.

Puskeswan Bergerak tangani wabah PMK

Pusvetma Kementan dalam proses pembuatan vaksin PMK

BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat.