Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani

Komisi III DPR RI mendukung penuh KPK membongkar dugaan keterlibatan bos Travel haji dan umrah dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag 2023-2024.

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mendesak pemerintah untuk menertibkan dan menindak tegas mafia impor gula rafinasi yang memanfaatkan celah aturan untuk mengeruk keuntungan, namun merugikan petani tebu dan mengguncang stabilitas harga di pasar.

Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang.

Butuh sinergi lintas kementerian dan lintas stakeholder. Tidak cukup hanya Kementerian UMKM saja.

Bertemu Walikota Yogyakarta dan Solo, Eddy Soeparno Komitmen Permudah Pemda atasi Masalah Sampah

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren didorong masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang sedang dalam proses legislasi di DPR RI.

Klinik Pratama MPR Jalani Survey Akreditasi, Siti Fauziah: Komitmen Setjen MPR Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Adanya keluhan dari petani tebu yang melihat dan mendapati adanya gula rafinasi yang harusnya untuk industri makanan minuman ternyata bocor ke pasar tradisional, padahal secara aturan tidak boleh.

Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen.