Sesuai Pembukaan UUDNRI 1945, negara memang berkewajiban (bukan sekedar membantu) untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. 

Modal sosial yang terbentuk pasca Lebaran dengan menguatnya saling pengertian antar sejumlah pihak yang membentuk semangat persatuan harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi kebangkitan bangsa Indonesia.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN, karena visi dan misi gubernur/bupati/walikota sangat mungkin berbeda dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.

Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara.

sikap imparsial (tidak memihak) sangat perlu dikedepankan sebagai prinsip umum kode etik dan pedoman perilaku para hakim konstitusi yang oleh UU MK dipersyaratkan mempunyai jiwa Kenegarawanan.

Kurangnya role model perempuan dan dukungan dari perempuan masih menjadi kendala kita dalam setiap berjuang untuk melakukan perubahan.

Buah pemikirannya yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda, telah mempersatukan sekaligus meneguhkan kedaulatan wilayah daratan dan lautan Indonesia, tanpa perlu mengangkat senjata.

Melalui forum MPR RI FOR Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya bagi Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua.

Sepanjang tahun 2021, LPSK mencatat ada 3.027 pengaduan terdiri dari permohonan dan konsultasi, tertinggi sepanjang 13 tahun kehadiran LPSK.

Potensi pemasaran TREN sangat menjanjikan mengingat pesatnya penetrasi internet di Indonesia.