Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, mengungkap masalah serius dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu over kapasitas.

Singgung Masalah Aborsi dengan Justin Timberlake, Memoar Britney Spears Raih Nomor Satu

Kita berharap IPU (Inter-Parliamentary Union) segera membentuk pertemuan darurat agar kita bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk PUIC (Parliamentary Union of the OIC Members States) atau Parlemen Anggota OKI, Parlemen Asia, dan Parlemen ASEAN, sehingga betul-betul suara untuk hentikan kekerasan di Gaza khususnya bisa dieksekusi segera.

Respon yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral.

Karena hingga saat ini program tersebut belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara. Yang ada malah Pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel ini.

Yang pasti the end (akhir) untuk semua masalah kesenjangan, mulai dari kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status PPPK karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan yakni sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama.

Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Desa, Pembangujan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskan pembangunan desa harus berbasis pada kebutuhan dan masalah yang ada di desa.

Hal itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sampaikan setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/9).

Tidak Bisa Tangkap Ikan di Wilayah Sengketa, Filipina Tuduh Cina Pasang Penghalang