Presiden Jokowi akan menghadapi kelompok radikalisme pada pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang. Pilpres 2019 menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme.

Meski pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi, namun capaian terhadap janji pemerintahan Presiden Jokowi soal "ekonomi meroket" masih jauh panggang dari api.

Selain itu, sambung Jokowi, upaya pencegahan adalah terkait regulasi atau kebijakan untuk kepentingan umum.

Namun Presiden Jokowi mengatakan, sudah banyak upaya pemerintah yang berusaha menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat.

Bagi Jokowi, alasan itulah yang membuat dirinya tidak tinggal diam dan selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.

Spanduk "Muhaimin Iskandar Cawapres 2019" bertebaran di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan oleh sejumlah relawan dan simpatisan yang mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk maju di Pilpres 2019.

Jokowi pun sudah menghubungi negara-negara anggota OKI, supaya segera menggelar sidang khusus terkait masalah ini.

Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan kapan Panglima TNI baru akan dilantik.

Presiden Jokowi telah menunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo. Diharapkan, Panglima TNI yang baru dapat profesional dan netral.