Komite II DPD RI dorong Kementerian Perhubungan fokus menyelesaikan Program Kerja Prioritas Tahun 2020. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah mengembangkan dukungan kepada destinasi pariwisata super prioritas.

PT Taspen (Persero) menggelar rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR. Dalam Raker tersebut, PT Taspen melaporkan capaian kerja perasuransian BUMN itu sepanjang 2019.

PPP tidak yakin draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam pasal 170 tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa mengubah Undang-Undang (UU).

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR RI dan Motor Besar Indonesia (MBI) yang akan digelar 22-23 Februari 2020.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III DPD yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan.

Bamsoet usai menerima Komisioner OJK, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (18/2/20).

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Provinsi Jawa Tenga (Jateng) dalam rangka inventarisasi materi penyusunan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Partai Demokrat merasa heran dengan pernyataan pemerintah soal draf Omnibus Law UU Cipta Kerja tentang rumusan Pasal 70 yang salah ketik. Hal itu terkait pemberian kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

DPR bersama Pemerintah akan merevisi draf Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait rumusan Pasal 70 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Komite II DPD RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar di DPD RI, Senin (17/2) untuk membahas program kerja dari Kementerian LHK.