Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sejumlah akademisi, praktisi, dan notaris. Dimana, Omnibus Law Ciptaker tersebut merupakan usulan dari pemerintah.

Kerja sama gender bond ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia, dan kedua di Asia-Pacific, setelah penerbitan obligasi gender Bank Ayudhya pada tahun 2019 di Thailand

Gus Menteri berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aru pada tanggal 25-27 Maret mendatang

tidak seorang pun akan diizinkan untuk meninggalkan atau memasuki area tersebut kecuali untuk keadaan darurat atau komitmen kerja yang tidak dapat dihindari.

"BMI dengan tegas menyatakan menolak rencangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM," kata Farkhan

"Sejumlah persoalan substansial, yang belakangan pemerintah menyebut typo atau salah ketik, semestinya segera diperbaiki. (Sebab) RUU Cipta Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi," kata Ferdian

DPR bersama pemerintah harus bersama-sama untuk mensosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada masyarakat secara baik. Hal itu agar dapat menghadirkan surga bagi seluruh warga negara.

Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam mempermudah investasi serta menciptakan lapangan kerja di tanah air.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Menkumham Yasonna Laoly dan jajarannya pada tanggal 24 dan 25 Februari 2020 menyoroti pola manajemen SDM di Kemenkumham.

Pimpinan DPR mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) terkait ketahanan nasional untuk penanggulangan virus corona di tanah air. Dimana, Komisi I DPR yang membidnagi pertahanan dan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan akan membentuk Panja virus corona.