Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI akan memperkuat realisasi penyerapan anggaran. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah melalui refocusing anggaran.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus berani melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 silam. 

Aparat keamanan diharapkan tidak perlu bertindak terlalu represif terhadap ulah seorang peternak ayam petelur yang melakukan aksi membentangkan spanduk saat Presiden Jokowi melintas pada saat kunjungan ke Kota Blitar.

Keberhasilan menurunkan level PPKM hingga menjadi level 1 ini patut kita apresiasi. Upaya menurunkan dan mengendalikan mobilitas masyarakat dari penularan Covid-19 berhasil berkat kerja bersama semua pihak.

LaNyalla mempertanyakan dasar penarikan pajak dengan nominal cukup fantastis yang dialami oleh pedagang pecel yang berlokasi di Jalan Dokter Wahidin, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Mencuri memang tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Namun, jika mencuri susu dan minyak kayu putih harus diancam hukuman yang cukup tinggi, rasanya cukup miris juga.

Pemerintah harus lebih peka terhadap keluhan atau permasalahan yang disampaikan dari daerah. Termasuk keluhan seputar izin HTI.

Saya pribadi dan jajaran bersyukur dan bangga Ketua DPD dengan kesibukan dan pekerjaan beratnya masih mau bersilaturahmi. Semoga kedatangan ini semakin mempererat rasa kebangsaan dan mengokohkan semangat NKRI. Mudah-mudahan kedatangan ini penuh makna mendalam.

Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi keluarga perlu terus didorong dan dijadikan sumber inspirasi kebangkitan ekonomi. Hal ini akan membangkitkan kembali perekonomian dasar masyarakat.

Kunjungan ke daerah selain menyerap aspirasi dari daerah, DPD juga berkomitmen mendorong eksistensi kerajaan dan kesultanan Nusantara. Salah satunya Kerajaan Sekala Brak Kepaksian Buay Pernong ini.