Keputusan Garuda Indonesia untuk melakukan penundaan pembayaran kupon global sukuk ini merupakan langkah berat yang tidak terhindarkan.

Komisi VI DPR RI menilai  persoalan yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) tidak terlalu berat dan tak perlu berlarut-larut diselesaikan oleh pemerintah.

Komisi VI DPR mempertanyakan keseriusan Kemenkeu membantu PT Garuda Indonesia untuk memberikan bantuan berupa dana talangan dengan menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi.

Keseriusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) dipertanyakan kalangan dewan.

Estimasi dari jumlah tunjangan gaji yang saat ini ditunda atau belum dibayarkan per 31 Desember adalah sebesar 23 juta dolar AS

Ketua Komisi VI Faisol Riza, memandang total catatan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 59,65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 851,160 triliun merupakan hal yang lazim, meskipun tetap berpotensi macet oleh pandemi Covid-19.

percepatan pengembalian armada yang belum jatuh tempo masa sewanya, merupakan bagian dari langkah strategis Garuda Indonesia dalam mengoptimalisasikan produktivitas armada dengan mempercepat jangka waktu sewa pesawat.

Komisi VI DPR RI mendorong dilakukannya audit forensik terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).

Kalangan dewan merasa PT Garuda Indonesia selama ini tidak pernah memiliki terobosan bisnis yang jelas dan baik.

Secara garis besar kami meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar Garuda itu adalah lessor.