Kalau tidak ada (TPPU) ya itu sangat salah, karena orang dulu sudah rugi bahkan tadi ada rugi batin. Hari gini orang ngantri aduh malu banget ngantri kan waktu itu, Rp 6,47 triliun kerugian negara itu kemana sih, siapa yang menikmati, kenapa tidak ditetapkan TPPU sejak awal, apakah memang penegak hukum tidak paham.

Mulanya, jaksa mendalami soal prakualifikasi lelang tender proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Pada tahap prakualifikasi itu terungkap...

Airlangga bisa dijerat dengan pasal penyertaan, yakni Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP jika ditemukan alat bukti yang cukup.

Diketahui, Airlangga sudah diperiksa Kejagung pada Senin (24/7/2023) lalu

Menurut saya pilihannya kalau dia (Airlangga) memang akan dipanggil lagi segala macam oke lah sekali itu nggak ada masalah, tapi kalau dipanggil lagi menurut saya pilihannya harus mengundurkan diri dulu sementara baik sebagai menteri maupun sebagai ketua partai kalau dipanggil lagi.

Di tengah usianya yang cukup dewasa, Kejaksaan harus terus melakukan evaluasi dan inovasi. Kejaksaan harus terus menjaga muruahnya sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya publik melalui kerja nyata.

Mirza mengaku menerima uang ratusan juta dari Direktur PT. Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, yang juga menyandang status tersangka dalam kasus ini

Mufiammad Feriandi Mirza mengakui bahwa pembangunan 4200 menara BTS 4G dalam kurun waktu sembilan bulan tidak lazim.

Hakim Ketua Fahzal Hendri pun heran mendengar keterangan Mirza bahwa proyek dengan anggaran senilai Rp10,8 triliun itu tidak melibatkan ahli.

Airlangga Hartarto diperiksa dalam kapasitasnya yang bersinggungan dengan kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.