Komnas HAM juga meminta waktu Jokowi untuk menjelaskan temuannya secara langsung.

MK menolak seluruh permohonan KPK Watch Indonesia terkait pasal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Safrizal, penerapan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa dimulai dari hal yang sederhana.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review atau uji materi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang diajukan KPK Watch menyangkut TWK.

Menurut MK, Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Mahasiswa harus terbiasa membicarakan isu-isu politik dan kenegaraan. Juga mempelajari dan mendiskusikan tema-tema kebangsaan, sejarah peradaban dunia, capaian-capaian dunia dan masa depan dunia. 

MPR harus tetap berjuang dan berupaya menjadi rumah kebangsaan, sesuai dengan visi dan tugasnya yakni melakukan sosialisasi 4 Pilar.

Berbekal semangat soliditas dan solidaritas kebangsaan yang kita miliki, kita harus optimis menatap masa depan.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Jokowi terkait hal tersebut.

Menurut Lestari, saat ini selain pandemi, perkembangan teknologi juga mempengaruhi dinamika politik nasional.