PPK Matraman siap langsung tancap gas jalankan tugas sesuai UU 7/2017 dan PKPU 8/2022. PPK Matraman juga komitmen junjung integritas dan profesionalitas.

Kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi dan hasil dari komunikasi kami itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) sepakat di Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU no 7 tahun 2017.

KIB patut segera mengumumkan capres yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Hal itu mempertimbangkan waktu yang tersedia bagi sosialisasi dan kampanye capres.

Masyarakat berhak mengetahui berbagai proyeksi untuk tahun 2023 untuk kemudian mengantisipasi semua perencanaan demi kesuksesan agenda pemilu 2024.

Popularitas tidak lantas menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan calon pemimpin bangsa.

Penerbangan domestik mengalami kenaikan sebesar 14% bila dibandingkan 2021 dan 8% bila dibandingkan 2020

Dalam sistem Proporsional terbuka seperti sekarang, sistem ini memberi hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik.

Dorong Pemilu Demokratis tanpa Terbawa liberalisasi.

KPU tidak punya hak (apalagi otomatis) menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Laba ASDP melonjak lagi menjadi Rp318,104 miliar pada 2019, turun karena pandemi menjadi Rp181,147 miliar pada 2020, dan melesat menjadi Rp326,301 miliar pada 2021.