Memasuki bulan suci Ramadan 1441 H, pemerintah telah mengatur jam kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang bekerja di kantor maupun di rumah.

Pemerintah memperpanjang masa bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari kerja, sampai 13 Mei 2020 atau H-9 idul fitri 1441 H.

Panja RUU Cipta Kerja (Ciptaker) DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan pada pendalaman RUU inisiatif pemerintah itu.

 Kementan juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan penyedia jasa layanan pemasaran daring seperti perusahaan Blibli, Gojek dan Grab.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digagas pemerintah mengedepankan nasib pekerja informal dan pengangguran yang masih terbilang cukup besar jumlahnya.

Ombudsman Republik Indonesia memastikan bakal menindaklajuti laporan PT SIM terhadap Pemprov NTT. Pelaporan itu menyusul pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak oleh Pemprov yang dikomandoi Viktor Laiskodat.

Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai komoditas politik.

“Lihat saja di youtube, di FB, di video, dan media-media sosial lain. Ada banyak pelatihan gratis. Misalnya, pelatihan beternak kambing, ayam, udang, ikan, dan lain-lain. Ada juga pelatihan bertanam palawija seperti cabe, bayam, jagung, wotel, mentimun, dan lain-lain. Bahkan banyak juga pelatihan dan panduan bisnis online yang dapat diikuti secara gratis," kata Saleh

Menurut Faqih, Nadiem sebelumnya tidak pernah membahas penggunaan Dana BOS untuk biaya langganan bimbingan belajar (bimbel) daring dalam Rapat Kerja (Raker) DPR.

Sebaiknya yang tampil mengkomunikasikan hal ini (program khusus cashback saldo LinkAja sebesar 50 persen bagi ojek online) ke publik adalah Direksi bukan Komisaris (Ahok). Karena kerja teknis operasional perusahaan merupakan domain Direksi bukan Komisaris," kata Amin.