Wahyu juga mendesak Pemerintah Indonesia dan DPR-RI agar menghentikan secara total pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan lebih serius menangani krisis pandemik COVID-19.

"Video semacam itu (sebenarnya) bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp5,6 triliun itu hanya menghambur - hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini," kata Amin.

Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjaan rutin tahunan.

Karena itu menurut Hidayat,  semestinya Pemerintah dan DPR menunda keseluruhan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 ini diserahkan oleh kepala desa dan perangkat desa

Bantuan ventilator dari Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia sebagai kerja sama yang baik untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19. Hanya saja, bantuan itu jangan sampai menjerat Indonesia dalam waktu ke depan.

BGI akan menyediakan peralatan untuk melakukan 9,000,000 tes COVID-19, termasuk penyediaan perangkat dan persediaan, dengan 500 ahli, spesialis dan teknisi yang melakukan tes.

Tidak sedikit usaha kecil dan menengah dalam kategori tersebut terpaksa menutup usahanya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pegawainya.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja.