Industri pelayaran dunia melalui regulasi International maritime Organization (IMO) mulai melakukan transisi menuju masa depan dunia yang berkelanjutan.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV, dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Air minum dan sanitasi yang layak juga merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni poin ke-6 (enam).

Penerapan SDGs di level perdesaan akan menjadi pijakan dan pondasi kuat dalam mendorong desa-desa menjadi maju dan mandiri

Persatuan pemain dunia FIFPro menyerukan agar musim 2019-2020 di Turki dihentikan di tengah penyebaran COVID-19 yang berkelanjutan

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

LKN KUNMAP mengawal perubahan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Komite II DPD RI menilai Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum berpihak kepada petani. Secara spesifik UU ini belum mengatur hak petani, bahkan pergerakan petani masih dibatasi.

Bank OCBC NISP telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp33,5 Triliun atau 23,8 persen dari keseluruhan pembiayaan Bank di tahun 2019

Kemitraan/kerjasama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di Indonesia secara berkelanjutan.