Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat meminta pemerintah daerah (Pemda) turut aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab, tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat meninjau implementasi Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SD Saraswati 6 Denpasar, Bali, pada Selasa (19/8) lalu.

Nah, kalau Pak Sensi yang ada di sini 35 tahun dia tahu kalau mau dikejar kemana pun dia kan ditanya soal apa namanya persoalan di undang-undang, Pak Sensi ini tahu, Pak Inosentius Samsul ini tahu.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) akan mengimplementasikan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai mata pelajaran pilihan yang dimulai dari jenjang kelas 5 SD, SMP, hingga SMA mulai pada semester ini.

Semua orang bisa berpendapat bahwa DPR itu jelek, itu betul, itu hak. Tetapi jangan lupa, mereka juga disini bekerja luar biasa, menghasilkan undang-undang, dan itu saya alami sendiri membantu anggota Dewan.

Bukan titipan lagi, ini memang calon kami. Anda baca tadi ya di ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini calon yang diusulkan oleh DPR. Bukan titipan, memang usulan kami, usulan DPR.

Bukan titipan lagi, ini memang calon kami. Anda baca tadi ya di ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini calon yang diusulkan oleh DPR. Bukan titipan, memang usulan kami, usulan DPR.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional (GNN) di Jakarta pada Selasa (19/8).

Secara normatif, undang-undang tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa pengembalian uang hasil korupsi atau suap tidak menghilangkan pidana.

Pimpinan DPR akan menggelar Rapim setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah.