Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya membahas strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif di daerah dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI.

Maksud saya Pak Narendra, bisakah Lembaga daerah ini sudah diberi advice oleh Jamdatun, rekomendasinya itu kemudian bisa diamankan, atau tidak diotak-atik lagi oleh Intel atau Pidsus?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ingin agar kepala daerah mengawal Sekolah Rakyat dengan baik. Sebab, menurutnya program ini memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.

Komisi XIII DPR RI akan memanggil Direktur Jenderal Pemasyarakatan beserta seluruh Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan dari seluruh daerah di Indonesia.

Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai.

Anggota DPRD Jatim dari Komisi C yang membidangi keuangan, Multazamudz Dzikri menilai bahwa diamnya Pemprov menunjukkan ketidaktegasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah.

Pemerintah daerah dan pusat harus menjamin bahwa hak milik yang sah tidak bisa begitu saja digeser oleh tipu daya dokumen.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melepas ekspor Gula Kelapa BUM Desa Kabul Ciptaku, Kamis (1/5/2025).

Temui Walikota Bandung, Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Kepala Daerah Atasi Problem Sampah