Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, `kan Presiden mempunyai kebijakan.

Desakan saya, saya selaku Komisi III, mendesak Mahkamah Agung untuk sungguh-sungguh membenahi peradilan kita.

Karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK.

Bapak Presiden memerintahkan menginstruksikan kepada jajaran TNI Angkatan Laut (AL) untuk melakukan pencabutan itu artinya apa, artinya kalau saya bisa membaca dari bahasa tubuh Pak Prabowo sebagai Presiden, saya sebagai orang Jawa itu adalah bentuk kemarahan, bentuk kemarahan karena yang memiliki otoritas dan kewenangan melakukan fungsi pengawasan dalam memberikan proses perizinan justru diam seribu bahasa.

Tanggal 13 Februari 2025, Komisi III akan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar.

Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada (menteri) yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian.

Pagar laut ini ingin menegaskan satu hal bahwa ya tidak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Pagar laut ini menegaskan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu di rakyat.

Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya. Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan aja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu lo.

Pimpinan dan Dewas KPK menjadi salah satu yang terdampak akibat pemberlakuan Tatib baru DPR tersebut.