Alhamdulillah, usulan Kemenag terkait anggaran selisih tukin yang terutang dari 2015 sampai 2018 sudah disetujui.

Pesan ini disampaikan oleh Wamenag dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan di rumah ibadah, yang berlangsung di Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (18/06).

Kemenag sangat terbuka menerima aduan dan laporan dari masyarakat terkait tindakan pungli di KUA.

HNW mengapresiasi pihak Kemenag RI dan BPKH yang peka dengan masalah ini, dengan komitmen yang sudah diumumkan untuk mempermudah urusan jemaah calon haji dan tidak mengancam antrean mereka.

Kementerian Agama (Kemenag) membantah penilaian bahwa pembatalan pemberangkatan jemaah haji sebagai keputusan yang terburu-buru. Keputusan itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal penguatan produk halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menurut dia, hal ini jelas membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha, apalagi keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk bersikap adil terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Pemerintah masih belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan ibadah haji 2021. Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kabar terkait jumlah kuota yang akan diberikan ke pemerintah Indonesia.