Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari `cuan` dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri.

Oligarki tidak pernah puas dan langkahnya semakin brutal. Mereka berniat membunuh demokrasi, secara sistematis dan terstruktur, bagaikan pembunuh berantai berdarah dingin. Untuk memperpanjang masa jabatan rezim yang dikuasainya secara total, melalui penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.

MPR sebagai benteng penjaga, pembuat dan pensosialisasi Konstitusi, sejak tahun lalu sudah menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

Damar Latri Setiawan ditunjuk menggantikan Kuswiyoto yang sebelumnya menduduki jabatan Direktur Utama Pegadaian periode 2019-2022.

Karena pelanggaran ketentuan konstitusi termasuk masalah perpanjangan masa jabatan Presiden, tidak membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki kekuasaan dengan merugikan masyarakat.

Keputusan tersebut juga untuk menutup kotak pandora amandemen UUD NRI 1945 agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.

Dalam sambung rasa, wartawan mempertanyakan berbagai macam hal mulai dari soal kenaikan harga BBM dan sembako hingga soal adanya rumor penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan soal itu (wacana penundaan pemilu). Pergantian ini soal biasa, hal rutin yang terjadi dalam siklus organisasi. Perpindahan anggota dari satu komisi ke komisi lainnya juga hal yang lumrah, sangat sering terjadi pada setiap fraksi di DPR.