Komisi I DPR diminta panggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penanganan kasus pembelian Heli AW 101 yang sarat bernuansa politis.

Seluruh posko tersebut nantinya berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan Korlantas Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, dan BMKG.

Sebelumnya, awal April lalu, lima buah patok perbatasan antar-negara tipe D yang berada di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dilaporkan hilang.

Puspom TNI telah menetapkan tiga orang anggota TNI AU sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

TNI juga mengerahkan operasi intelijen mulai dari Maluku Utara, Morotai kemudian pulau-pulau terluar sampai ke wilayah Sulawesi.

Kemudian dari hasil pemantauan itu, akan disampaikan dan dikoordinasikan ke Satgas Penanggulangan Karhutla Riau untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sebab, kata Setyo, Anas Yusuf  sudah tiga tahun lebih menjabat Gubernur Akpol.

Upaya represif tersebut bahkan dapat menimbulkan tindakan balas dendam dari teroris lain.

Menurut Setyo yang memiliki spesifikasi menguasai medan tersebut adalah pasukan TNI.

Setyo menyampaikan revisi UU tentang Terorisme diharapkan dapat memperkuat jaminan hukum bagi aparat lapangan dalam melaksanakan pencegahan teror