Kemudian ajak pihak-pihak yang berkepentingan di otoritas Taiwan untuk melihat kesiapan prokes kita dan calon pekerja yang akan berangkat. Sebagai bukti keseriusan kita dalam persiapan sehingga diharapkan bisa menjadi pertimbangan agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dibuka kembali dalam waktu dekat.
Pada acara yang diselenggarakan secara virtual itu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).
DPD RI saat ini sedang concern untuk melakukan sosialisasi sekaligus dialog publik terkait wacana Amandemen Konstitusi sebagai langkah untuk koreksi atas arah perjalanan bangsa. Tentu kami bersedia, jika PGRI ikut terlibat dalam agenda tersebut. Terutama agar para pendidik dan akademisi, mengerti pentingnya Amandemen Konstitusi untuk dilakukan.
DPD RI merupakan artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional. Karenanya, diperlukan penguatan lembaga itu dalam memperjuangkan aspirasi daerah.
Ini sebuah langkah bagus. Sebab para mantan pegawai KPK mau merespons tawaran yang disampaikan kepolisian. Berarti ada komunikasi yang harus dijalin. Namun, komunikasinya harus lebih intensif agar tidak ada mekanisme yang dilanggar.
Maka DPD RI memandang RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan.
Ini capaian yang luar biasa. Apalagi Kontingen Jawa Timur juga mampu memecahkan rekor PON. Saya optimis Jawa Timur bisa meraih prestasi maksimal dalam PON ini.
LaNyalla berpesan, kementerian/lembaga sebagai pengelola agar beasiswa tidak hanya diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang berprestasi saja, tetapi juga bagi masyarakat yang kurang mampu. Apalagi akibat pandemi Covid-19, banyak pelajar dan mahasiswa harus putus sekolah akibat tekanan ekonomi.
Saya menilai PON XX Papua ini adalah momentum yang sangat penting sekali bagi persatuan dan kesatuan nasional. Ini adalah PON pertama yang diselenggarakan di Papua.
Posisi DPD RI dalam memandang rencana amendemen konstitusi berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara. Amendemen yang disuarakan DPD RI juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam memaksimalkan perjuangan kepentingan dan aspirasi daerah.