Partai Demokrat sedang menggalang poros ketiga atau kekuatan baru yang disebut koalisi kerakyatan dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Wacana poros ketiga itu dinilai akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi.

Pasalnya, selama kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami perbaikan dari berbagai hal, terutama pembangunan infrastruktur.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini menyatakan siap mendukung pasangan Jokowi-Muhaimin 

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai lemah dalam mendongkrak kejayaan Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami keterpurukan.

Peluang Presiden Jokowi untuk menang dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang dinilai tipis. Alasannya, pemerintahan Jokowi disebut banyak membuat kesalahan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk transparan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Hal itu agar publik mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai layak disebut sebagai rezim pinokio. Sebab, pemerintahan Jokowi telah beberapa kali membohongi rakyat terkait kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite dinilai sebagai bukti bahwa rezim pemerintahan Presiden Jokowi gemar melakukan kebohongan kepada rakyat.

Kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang lebih cepat untuk mengumumkan maju dalam kontestasi Pilpres 2019 dinilai lebih berpeluang untuk menang.