Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sore ini mengantar Draf UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Sekretariat Negara (Setneg). Nantinya, UU tersebut rencananya akan diterima oleh Mensesneg Pratikno.

Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, Istana Negara bersama 4 kementerian yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN.

Menurut SYL, kerjasama ini meliputi tiga hal penting, dimana Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia memiliki kualitas produksi pertanian yang sangat baik jika dibandingkan negara lain.

Menurut Lestari, permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya, socio culture itu mudah diledakkan dengan berbagai alasan.

Sejak awal, seharusnya Mensos betul-betul mengikuti aturan hukum melaksanakan anggaran Negara, termasuk dalam penyaluran program bantuan untuk Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program Kemensos.

Nadiem menyebut kesepakatan ini merefleksikan usaha bersama Indonesia dan Singapura dalam memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan, dan persahabatan di antara kedua negara.

Menteri BUMN juga mengatakan bahwa terkait penuntasan kasus Jiwasraya, negara hadir dan bertanggung jawab untuk membantu para pemegang polis.

Menurut Lestari, negara harus terlibat dalam setiap upaya perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan dari setiap ancaman bencana.

Kinerja KPK sesungguhnya tidak hanya diukur dari jumlah orang yang ditangkap atau ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, perlu strategi yang tepat untuk menentukan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di tahun ini, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut. Dimana, sokongan anggaran terhadap rencana pembangunan IKN masih terus dibahas.