Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan disebut melakukan pelecehan terhadap supremasi hukum, dengan kebijakan melanjutkan proyek reklamasi Pulau G Teluk Jakarta yang sudah dibatalkan pengadilan.

Luhut Panjaitan menunjukkan arogansi kekuasaan dengan melawan keputusan hukum PTUN bahwa Reklamasi Pulau G harus dihentikan.

BEM SI bersama sejumlah nelayan di Jakarta membuat panggung rakyat untuk melawan keputusan kontroversial Menko Maritim Luhut Panjaitan yang akan melanjutkan reklamasi teluk Jakarta.

Bukan hanya Nelayan pesisir Jakarta yang akan kehilangan mata pencaharian, namun semua masyarakat Jakarta pun harus membayar jika ingin melihat pantai.

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk utara Jakarta dinilai telah melanggar keputusan PTUN.

Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Rizal Ramli saat itu sudah memberi rambu-rambu agar Presiden Jokowi tidak diseret Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam masalah reklamasi tersebut.

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta dinilai membunuh mata pencaharian para nelayan.

BEM UI mengaku diancam agar menghapus rekaman video pertemuan tertutup dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan terkait pembahasan keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi teluk utara Jakarta.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta.