Kondisi ini menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan menyeluruh agar penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri.

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara.

Anggota Komisi X DPR RI mendorong agar proses penyusunan RUU Sisdiknas menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional.

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan BMKG mengambil langkah konkret dan memperkuat mitigasi guna menjaga ketersediaan air bersih.

Kejagung memberikan persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan di IKN dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.

Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Jadi harus ada skema.