Keputusan yang diambil pada Pertemuan Darurat Menteri Luar Negeri ASEAN pada Jumat (15/10) secara efektif mengesampingkan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyebut pengecualian Min Aung Hlaing adalah "keputusan yang sulit tetapi perlu untuk menegakkan kredibilitas Asean".

Seruan itu muncul ketika kekhawatiran tumbuh atas komitmen pemerintah militer untuk konsensus lima poin yang disepakati negara ASEAN untuk meredakan krisis berdarah yang meletus setelah kudeta 1 Februari di Myanmar.

Pertemuan antara Sekjen PBB dan para menteri luar negeri dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri yang ditunjuk oleh militer dijadwalkan berlangsung Jumat lalu.

pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan untuk KTT ASEAN di 2023

Pernyataan juru bicara yang dikeluarkan militer dalam ringkasan tertanggal Rabu (13/10) itu, datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada April dengan ASEAN.

Rencana tersebut telah membagi negara-negara di Asia Tenggara, dengan Indonesia dan Malaysia memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan perlombaan senjata di antara negara adidaya saingan di kawasan itu.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan kasus konfirmasi harian yang terus turun hingga 98,9 persen pada 15 Juli lalu.

Kita ingin TalentHub, termasuk digital talent hub bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat tempat-tempat keunggulan bagi anak-anak talenta muda, misalnya terkait digital agar mereka bisa bekerja sama

Indonesia dan Filipina berada di posisi teratas dengan masing-masing mencatat 4,19 juta kasus dan 2,3 juta kasus