Meski mengapresiasi dana kelurahan, Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengklaim program tersebut sebagai jasa pemerintah.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan pemerintahan Presiden Jokowi terkait program dana kelurahan. Sebab, di kota sendiri telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi.

Partai Gerindra menolak usulan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengucurkan dana kelurahan. Alasannya, dana kelurahan itu tidak masuk dalam RUU APBN.

Majelis Syuro PKS dinilai tutup mata terkait gejala krisis besar yang sedang melanda partai. Dimana, Majelis Syuro PKS seolah tidak mau tahu dengan kondisi partai saat ini.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti aliran suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Hal itu terkait uang suap PLTU Riau sebesar Rp2 miliar untuk keperluan Munaslub Golkar.

Warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), menyambut gembira pencalonan putra daerahnya, Hinca Panjaitan.

Fraksi Partai Gerindra di MPR RI sepakat dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, demokrasi di tanah air sedang menghadapi ujian.

Partai sayap kiri mendesak Angela Merkel untuk mengambil sikap tegas terhadap Riyadh terkait hilangnya Khashoggi.

Pemerintah menolak usulan Komisi II DPR terkait pembiayaan dana saksi partai dari APBN Tahun 2019. Dana saksi yang diusulkan sebesar Rp3,9 triliun.

Komisi II DPR mengusulkan dana saksi partai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk masuk dalam anggaran APBN Tahun 2019. Dana saksi yang diusulkan sebesar Rp3,9 triliun.