Hal ini disampaikan Pahala saat mengisi acara diskusi publik 

Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda.

 Kalau dilihat dari polanya, publik pasti tau bahwa ada muatan kepentingan di balik pembentukan ini. Salah satunya mungkin muatan politis

Intinya sederhana, ini hanya soal kesepakatan model seperti apa yang lebih pas diterapkan. Soal jumlah pimpinan DPR nggak perlu terlalu banyak pro kontra di tingkat publik, karena hahya mengatur anggota DPR, tidak mengatur rakyat banyak secara langsung.

Saya menyatakan bahwa Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad adalah benar telah mengajar di Universitas Az-Zahra. Dukungan dari Forum Dosen Az-Zahra ini untuk menegaskan kepada publik bahwa beliau telah mendedikasikan pengabdiannya di lingkungan Civitas Akademika Universitas Az-Zahra di masa lalu.

Tentu kita apresiasi sekaligus menyayangkan, karena Dirjen itu kan yang melaksanakan kebijakan saja. Negara, dalam hal ini Kominfo sebagai lembaga negara yang diberikan tanggung jawab melaksanakan pembangunan PDN dan PDNS, harus segera memulihkan pelayanan publik yang terdampak atas serangan ransomware ini.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan saya mengenai Pilkada Jakarta, yang memenuhi ruang publik belakangan ini. Penting bagi saya untuk meresponsnya.

Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi.

MPR : Perlu Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Untuk Peningkatan Komunikasi Publik MPR

Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK? Jelaskan kepada publik. Bukan kepada kami, supaya publik tahu.