Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19.

Perpres yang ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi tanggal 20 Juli 2020 itu menegaskan bahwa penanggulangan Covid-19 harus beriringan dengan pemulihan ekonomi.

Keputusan Presiden Jokowi membuat tim pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 dinilai sebagai langkah yang tepat serta menunjukkan sense of crisis menghadapi ketidak pastian.

Pemerintah secara serius akan melakukan percepatan PEN dan kesehatan sesuai dengan arahan kepala negara

Negara-negara Arab di Teluk diperkirakan bakal mengalami defisit sebesar $490 miliar atau Rp7.080 trilun pada 2023 mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, memperkuat produksi pertanian menjadi salah satu cara mengatasi krisis ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19.

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.

Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa

Semua aparatur pemerintah daerah di pulau Jawa harus bekerja lebih keras mengajak masyarakat mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

Fokus dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa yaitu peningkatan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi