Hal ini buntut dikabulkannya gugatan praperadilan Helmut.

KPK akan mempelajari terlebih dulu putusan praperadilan Helmut. 

KPK belum memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah.

Lokot Nasution diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ASN di Kemenhub RI.

KPK memastikan pengusutan kasus ini sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum.

Kasus korupsi pengadaan di rumah jabatan DPR terjadi pada 2020. 

KPK menindak lanjuti putusan etik Dewas KPK terhadap 78 pegawai.

Jaksa meyakini telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Mereka akan diperiksa terkait pengembangan kasus dugaan suap DJKA Kemenhub.

Aset yang disita KPK akan dibawa ke persidangan untuk dibuktikan.