Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet diakhir masa jabatannya. Posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan diganti.

Kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional

RAPBN 2025, Subsidi dan Kompensasi Energi Dianggarkan Rp525 Triliun

Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi

Niat mengejar target transisi energi hijau melalui peralihan sumber pembangkit listrik memang sudah direncanakan tapi bukan berarti harus sradak-sruduk.

Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, tahap pengambilan keputusan di tingkat I Pleno Komisi VII saja belum.

Terkait tuntutan di bidang energi dan minerba yakni mendesak Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta minta mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, rasanya hal tersebut sangat wajar

IUPOP dicabut secara sepihak ketika sedang mengajukan IPPKH untuk bisa beroperasi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti bahwa proses transisi energi Indonesia bukanlah hal yang sederhana.

Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, wong rapat timus-timsin (tim perumus dan tim sinkronisasi) saja ditunda. Jadi belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I di Pleno Komisi VII.