Karena itu, dalam forum yang baik ini saya mau mengusulkan agar konsen kita terhadap polisi lalu lintas kita yang bertugas di lapangan bisa diputar dan dibuatkan jadwalnya jangan rutin untuk kesehatannya jadi harusnya harus berputar gitu ya.

Tegas saya katakan bahwa pengawasan di lingkungan peradilan nol besar.

Saya tetap berpandangan bahwa tidak ada demokrasi tanpa media, tanpa pers yang merdeka untuk dapat menyuarakan suara rakyat dan saya menghormati itu.

Kita minta penyidik segera ungkap dan bongkar kasus ini. Jangan ditutup-tutupi

Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan model penegakan hukum seperti ini. Terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Ini berbahaya. Harus ada kontrol publik.

Tanggal 13 Februari 2025, Komisi III akan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar.

Ketika Pak Maruarar Sirait menyebutkan atau memberikan sayembara istilah teman-teman media itu, saya kira ini tantangan sekaligus peluang bagi pimpinan yang baru untuk segera gercep gitu ya, gerak cepat untuk melakukan tugasnya. Ini kan tugas dan kewajiban KPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini.

Saya minta hari ini, mengusulkan dari 34 Polda kita bagi 3, ada 3 Polda, satu Timur, satu di Tengah, satu di Barat, menjadi Polda percontohan restorative justice.