Kita minta penyidik segera ungkap dan bongkar kasus ini. Jangan ditutup-tutupi

Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan model penegakan hukum seperti ini. Terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Ini berbahaya. Harus ada kontrol publik.

Tanggal 13 Februari 2025, Komisi III akan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar.

Ketika Pak Maruarar Sirait menyebutkan atau memberikan sayembara istilah teman-teman media itu, saya kira ini tantangan sekaligus peluang bagi pimpinan yang baru untuk segera gercep gitu ya, gerak cepat untuk melakukan tugasnya. Ini kan tugas dan kewajiban KPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini.

Saya minta hari ini, mengusulkan dari 34 Polda kita bagi 3, ada 3 Polda, satu Timur, satu di Tengah, satu di Barat, menjadi Polda percontohan restorative justice.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum.

Pilkada serentak tinggal menghitung waktu. Hingar bingar pesta demokrasi di daerah tersebut punya potensi dampak keamanan dan stabilitas sosial politik.

Saya tulis bukunya, BNN: Bubar atau Sangar. Kalau tidak mau bubar maka tangkaplah itu jaringan narkoba tetapi jika tidak mau sangar, saya minta dibubarkan saja.