Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah melalui Kementrian Agama dan BPKH dalam penyusunan BPIH ditahun mendatang harus memperhatikan faktor eksternal terkait kenaikan biaya yang terjadi sewaktu-waktu.

Saya minta tidak hanya BPK saja yang serius mengawasi ini semua, tapi KPK justru lebih serius dalam menyelamatkan uang rakyat dan menutup kebocoran dana APBN baik pusat maupun daerah.

"Saya dapat laporan dari anggota Dewan Kabupaten, Kota di Jateng di antaranya Kabupaten Semarang, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Mereka yang harusnya dapat bantuan malah tidak dapat. Ada yang rumahnya bagus malah dapat bantuan," kata Wachid

Laporan terhadap Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diharapkan dapat diselesaikan satu meja.

Tarik menarik kewenangan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Nasional (PMN) antara komisi VI dengan komisi XI DPR terus bergulir. Disatu sisi, ketua DPR belum memastikan ketentuan hak atas Panja PMN yang diperebutkan dua komisi tersebut.