Namun berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya.

Tidak ada satupun klaim dalam konstitusi yang mengharuskan suatu partai membentuk fraksi.

Ada beberapa point yang kemungkinan rawan digugat ke MK,

Disahkannya PP No 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas oleh Presiden Jokowi dinilai inkonstitusional.

KPK kembali menangkap pelaku suap. Salah satunya diduga merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dugaan suap itu berkaitan dengan gugatan judicial riview di MK.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (KPK) Patrialis Akbar, di Kawasan Taman Sari, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi akan membentuk mahkamah kehormatan MK melalui rekomendasi Dewan Etik.

konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dinilai sebagai pengkhianat bangsa dan negara.

Tidak mugkin dan tidak boleh PBNU memberikan dukungan politik kepada kandidat mana pun. Tapi warga NU sebagai pribadi juga punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang.