Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Iskandar menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati).
Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT) merupakan landasan bagi akademisi.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai implementasi dari nota kesepahaman bersama antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan hal yang penting dan sangat dinantikan.
Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank BPD Bali terkait optimalisasi pendapatan daerah dan barang milik daerah yang disaksikan Pimpinan KPK.
Kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, mendorong Parlemen Indonesia untuk melakukan kerjasama kesepahaman dengan Parlemen Republik Ceko.
BPS melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan satu data lahan pertanian yang difokuskan pada komoditas yang sering mendapat sorotan publik maupun masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menandatangani adendum nota kesepahaman (MoU) antara dua lembaga tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang keluatan dan perikanan.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menandatangai nota kesepahaman bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tentang pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menandatangi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk jaminan sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI.
Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.