KPK menegaskan kasus korupsi bansos beras untuk seluruh Indonwsia ini berbeda dengan perkara mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Langkah KPK memeriksa kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja birokrasi di Ditjen Minerba ini sangat bagus, apalagi kalau terus masuk ke potensi korupsi yang lebih material seperti penyimpangan PNBP batubara, nikel dan lain-lain. Tentunya kita tidak ingin kalau KPK berhenti hanya pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja.

Tahun 2023, Target Ekspor Batubara Sebanyak 457,3 Juta Ton

Dengan kondisi seperti sekarang saja, para pengusaha batubara sudah tajir-melintir, apalagi kalau diterapkan royalti nol persen.  Mereka akan semakin berpesta menikmati SDA gratisan yang ada.  Padahal konstitusi mengamanatkan, agar SDA karunia Tuhan ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mereka mendesak KPK dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) untuk memeriksa Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani 

Kita berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat. 

Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan, lantas kita Ingatkan juga bagi Adaro sebagai produsen bahwa batubara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung bagi kepentingan Indonesia.

Selain memuat tentang harga beli listrik dan insentif pengembangan energi terbarukan, menurut Mukhtarudin, Perpres ini juga mengatur tentang pelarangan pembangunan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara serta percepatan memensiunkan PLTU.

Meskipun laba PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melejit sepanjang semester I/2022, kreditur tetap meninggalkan Adaro–perusahaan batubara terbesar kedua tersebut.