Dari aspek makro, tahun anggaran 2021 belum sepenuhnya memberikan harapan yang mampu menyejahterakan, menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.

Baleg yang mengurus semua persetujuan dari Komisi, Baleg yang sekaligus menentukan siapa nantinya yang menjadi penanggungjawab perwakilan dari pemerintah. Apakah dari Direktorat Perhubungan Darat, Laut atau Udara, tetapi sepertinya pada Perhubungan Darat.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meninjau secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek.

Poin berikutnya, Komisi V meminta Ditjen Perkeretaapian dan Direktur PT. KCIC memperjelas status kepemilikan dari struktur permodalan pasca perubahan postur anggaran dalam penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dan tetap berhati-hati terkait kebijakan fiskal.

Kalangan dewan meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mensinergikan data kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, seharusnya pihak bandara sungguh-sungguh dalam menjalankan protokol kesehatan.

Masih ada beberapa kendala kecil yang belum terselesaikan dalam pembangunan Tol Serang-Panimbang. Salah satunya adalah masalah pembebasan lahan. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus mempercepat realisasi peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. 

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian PUPR segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.